MANAJEMEN DATA & INFORMASI Balai Taman Nasional Karimunjawa

Profil Taman Nasional Karimunjawa

Taman Nasional Karimunjawa secara geografis terletak pada koordinat 5°40’39”- 5°55’00” LS dan 110°05’ 57”-110°31’ 15” BT. Dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 78/Kpts-II/1999 tanggal 22 Februari 1999 dinyatakan bahwa kawasan Cagar Alam Karimunjawa dan sekitarnya yang terletak di Kabupaten Dati II Jepara Propinsi Dati I Jawa Tengah ditetapkan menjadi Taman Nasional dengan nama TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA dengan luasan kawasan adalah 111.625 hektar dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Tabel dibawah ini.

KAWASAN LUAS (hektar)
Wilayah daratan di Pulau Karimunjawa yang berupa ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah 1.285,50
Wilayah daratan di Pulau Kemujan yang berupa ekosistem hutan mangrove 222,20
Wilayah perairan Dalam perkembangannya kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan pelestarian alam (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Menhut No. 74/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001. 110.117,30
Total Luas Kawasan 111.625,00

Undang-Undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi sumber Daya Alam dan Ekosistemnya mendefinisikan taman nasional sebagai Kawasan Pelestarian Alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal PHKA No. SK 28/IV-SET/2012 tentang Zonasi Taman Nasional Karimunjawa, saat ini terdapat 9 (sembilan) zona dalam kawasan Taman Nasional Karimunjawa. Zonasi Taman Nasional Karimunjawa selengkapnya tersaji dalam Gambar dibawah ini:

Perlindungan kawasan merupakan salah satu pilar pengelolaan kawasan Taman Nasional Karimunjawa. Upaya perlindungan ini diwujudnyatakan melalui berbagai kegiatan pengamanan kawasan yang dilakukan secara pre-emtif, preventif, dan represif. Kegiatan pengamanan yang dilakukan di kawasan Taman Nasional Karimunjawa adalah patroli rutin, Operasi Pengamanan Fungsional Darat, Operasi Pengamanan Fungsional Perairan, Operasi Gabungan dan pelaksanaan Patroli Bersama bersama Masyarakat Mitra Polhut. Secara umum, gangguan yang dihadapi di kawasan konservasi adalah berupa pendudukan kawasan hutan walaupun masih terbatas secara administratif, pencurian hasil hutan dan pengambilan satwa dilindungi. Balai Taman Nasional Karimunjawa telah melakukan upaya patroli, operasi pengamanan hingga penindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kehutanan di kawasan sampai dengan tahap P21. Dari tahun 2002-2016, telah dilakukan sejumlah 15 penindakan kasus pelanggaran hukum dengan pidana berkisar antara 2 bulan penjara hingga 1 tahun penjara (Tabel 4). Berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, saat ini telah terbentuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Pada tahun 2016, Balai TN Karimunjawa melaksanakan Anggaran DIPA Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejumlah Rp 511.531.000,00. Adapun realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2016 adalah sebesar Rp 455.599.135,00 (89,07%).